Peternak rakyat mandiri saat ini tengah menghadapi kesulitan dalam memperoleh sapronak, khususnya day old chick (DOC) dengan harga yang wajar. Hal itu disebabkan harga DOC dilaporkan telah melonjak hingga di atas Rp7.000 per ekor. Kondisi tersebut berdampak langsung pada peningkatan biaya operasional kandang dan menekan margin usaha peternak ayam mandiri.
Berbagai upaya pun dilakukan untuk memperkuat posisi peternak rakyat mandiri di tengah derasnya laju industri perunggasan nasional semakin mendesak. Para perwakilan peternak rakyat mandiri dari berbagai daerah pun kemudian sepakat membentuk organisasi yang dinamakan Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (PERMINDO) sebagai wadah kolektif untuk menyatukan suara, memperjuangkan kepentingan, serta mendorong kemandirian dan kesejahteraan peternak rakyat mandiri agar tetap mampu bertahan dan bertumbuh.
Sebagai langkah awal konsolidasi, musyawarah tersebut juga menetapkan struktur inti PERMINDO, dengan Hartono dipercaya sebagai Ketua Dewan Pembina, Kusnan sebagai Ketua Umum, Heri Irawan sebagai Sekretaris Jenderal, dan Asep Saepudin sebagai Bendahara Umum. Struktur organisasi secara lengkap akan dikembangkan dan disempurnakan dalam rapat-rapat lanjutan.
Salah seorang peternak rakyat mandiri asal Bogor, Istanto, menyampaikan bahwa harga ayam di tingkat peternak saat ini mulai menunjukkan kondisi yang lebih stabil. Ia mengapresiasi upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas tersebut. Namun demikian, ia menyoroti persoalan serius di sisi hulu, terutama terkait ketersediaan dan harga sarana produksi peternakan (sapronak).
“Saya berharap dengan terbentuknya PERMINDO, peternak rakyat mandiri memiliki wadah untuk mendapatkan DOC, pakan, dan sapronak lainnya dengan harga yang lebih wajar. Dengan begitu, usaha peternak tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga berkembang. Kami juga berharap pemerintah terus memberikan perhatian kepada peternak rakyat mandiri yang menggantungkan hidupnya dari usaha budi daya broiler,” ujar Istanto saat ditemui di kandangnya di Desa Pasarean, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Kamis (18/12).
Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal PERMINDO, Heri Irawan, mengapresiasi langkah pemerintah yang dinilai berhasil menjaga stabilitas harga ayam di tingkat peternak dalam tiga bulan terakhir. Meski demikian, ia menegaskan masih terdapat tantangan mendasar yang perlu segera dibenahi, khususnya terkait harga dan ketersediaan DOC.
Herry menilai, ketika harga livebird (LB) berada pada level yang baik dan stabil, peternak justru berpotensi tidak dapat menikmati kondisi tersebut akibat tingginya harga DOC. Ia menambahkan, pembentukan PERMINDO juga dilatarbelakangi oleh kuatnya aspirasi peternak mandiri di berbagai daerah yang membutuhkan wadah resmi untuk menyampaikan kepentingan dan memperjuangkan keberlangsungan usaha mereka.
“Ke depan, persaingan di sektor perunggasan bukan lagi soal besar atau kecilnya pelaku, melainkan persaingan antar ekosistem. Kami berharap PERMINDO mampu mengakomodasi kepentingan peternak rakyat mandiri dan membangun kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, sehingga tercipta ekosistem usaha perunggasan yang kuat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sebagai langkah penguatan fungsi ekonomi organisasi, PERMINDO juga merencanakan pembentukan Koperasi PERMINDO. Koperasi ini dirancang sebagai instrumen bisnis resmi sekaligus sumber pendapatan organisasi, yang akan menjalankan berbagai kegiatan ekonomi seperti pengadaan pakan secara kolektif, penyediaan DOC dan sapronak, penyerapan ayam panen anggota, program pembiayaan, serta pengembangan kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Melalui skema ini, PERMINDO berharap dapat memperkuat kemandirian peternak sekaligus meningkatkan posisi tawar mereka dalam struktur industri perunggasan.
Sementara itu, Ketua Umum PERMINDO, Kusnan, menegaskan bahwa organisasi ini hadir sebagai wadah perjuangan peternak rakyat mandiri yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap sapronak dengan harga yang wajar. PERMINDO berkomitmen memperjuangkan aspirasi peternak agar keberlangsungan usaha mereka tetap terjaga, mengingat banyak peternak yang sepenuhnya menggantungkan penghidupan dari sektor perunggasan.
“Untuk mencapai tujuan tersebut, kami akan membuka ruang kolaborasi dengan seluruh pihak, baik pemerintah, perusahaan, maupun asosiasi yang telah lebih dulu eksis. Kami ingin memastikan peternak rakyat mandiri dapat tumbuh bersama, bukan tertinggal. Dengan sinergi dan kolaborasi yang sehat, kami berharap peternak tumbuh, integrasi tumbuh, dan pemerintah berperan sebagai penengah, sehingga iklim usaha perunggasan dapat memberikan manfaat yang adil bagi seluruh pelaku,” tegas Kusnan. AP



