agropustaka.id, Kabar. Bidang perunggasan sangat berkontribusi bagi ketahanan pangan, pendapatan, dan bahkan peluang ekspor. Tidak hanya itu, perunggasan juga berperan sangat signifikan dalam ekonomi Indonesia, utamanya sebagai penyedia protein hewani utama, penggerak lapangan kerja bagi sekitar 12,5 juta jiwa, dan penggerak ekonomi dengan perputaran uang hingga puluhan triliun rupiah per tahun.
Hanya saja, menurut Kusnan, Ketua Umum Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (PERMINDO) hingga kini sektor perunggasan masih menghadapi tantangan yang tidak sedikit.
Mulai dari persaingan global, biaya produksi, efisiensi produksi, produktifitas, pembiayaan, hingga terkait kebijakan pemerintah termasuk mengenai harga acuan. Begitu juga terkait stabilitas harga, baik harga bahan baku pakan maupun produk unggas.
“Oleh itu, PERMINDO hadir utuk menjembatani aspirasi peternak kecil dengan kebijakan pemerintah dan dinamika industri. Kami datang dengan data lapangan, pengalaman nyata, dan komitmen untuk membangun ekosistem perunggasan yang adil dan berkelanjutan,” ungkapnya dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Arah Perunggasan 2026 di Hotel Royal, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis (12/02).
Dalam kegiatan tersebut diadakan juga pengukuhan asosiasi Permindo yang dihadiri peternak unggas mandiri dari beberapa daerah di Indonesia dan tamu undangan.
Lanjutnya, diskusi kali ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa suara peternak rakyat tidak hanya didengar, tetapi menjadi bagian integral dari formulasi kebijakan perunggasan nasional.
”PERMINDO hadir bukan untuk berseberangan, tetapi untuk memastikan peternak rakyat hidup, berdaya, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Sementara, menurut Herry Iriawan, PERMINDO lahir dan hadir bukan untuk bersaing dengan asosiasi manapun, tetapi untuk saling menguatkan dan melengkapi dari organisasi yang sudah lebih dulu besar dan mapan.
“Permindo siap berkolaborasi dengan para stakeholder (pemangku kepentingan) perunggasan nasional. Dimana visi Permindo bahwa peternak rakyat bukan pelengkap industri tapi pilar utama kedaulatan pangan nasional dan tidak ada mensrea kepada pihak manapun. Seribu kawan terlalu sedikit satu musuh terlalu banyak,” ujarnya.
Pada 2026, kebijakan pemerintah terkait perunggasan sangat dinanti oleh peternak maupun industri. Mengingat pemerintah juga memiliki program Makan Bergizi Gratis yang sangat terkait dengan produk perunggasan, sebagai salah satu sumber protein yang diberikan dalam program tersebut.
“Pun demikian dengan program memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya dalam penyediaan bahan baku pakan seperti Soybean Bean Meal (SBM) dan gandum, melalui investasi peternakan terintegrasi skala besar. Program ini rencana mulai bergulir tahun 2026 ini. Oleh karena itu perlu adanya dialog dan diskusi antara peternak, industri, pemerintah, akademisi, dan semua stakeholder terkait arah perunggasan di 2026 ini,” tutupnya. AP